MEA

Pemberlakuan MEA, Kualitas Pelaut Harus Ditingkatkan

Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Ambon, Uten Bumulo mengkhawatirkan nasib puluhan ribu pelaut setelah mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak awal Januari 2016 lalu.

Mereka akan semakin terdesak oleh pelaut dari daerah lain maupun pelaut asing,kata Uten di Jakarta, Rabu (6/1).

Uten mengakui, Maluku yang merupakan daerah maritim dan kaya sumber daya laut, tetapi dalam industri perikanan justru didominasi para pekerja dan pelaut dari luar daerah maupun asing.

Ia memperkirakan jumlah pelaut pendatang ini telah merampas 80% kesempatan kerja di sektor maritim , termasuk perikanan di Maluku. “Salah satu sebabnya adalah 80% pelaut di Maluku belum tersertifikasi, baik sertifikat kepelautan sesuai Standards of Training, Certification and watchkeeping (STCW) IMO Convention, maupun sertifikat keterampilan penangkapan ikan sebagai syarat utama bekerja di kapal niaga maupun kapal ikan,” ujarnya.

Untuk itu, Uten mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera membuat terobosan pemberdayaan sumber daya lokal (SDM) lokal dengan bantuan subsidi pendidikan keterampilan berbasis kompetensi.

Terkait soal ini, ia menyesalkan Balai Pendidikan Pelatihan Perikanan (BP3) di Ambon milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak difungsikan secara optimal. Ia mengatakan, BP3 itu sangat diperlukan untuk melatih SDM lokal untuk menguasai keterampilan penangkapan ikan maupun budi daya perikanan yang sesuai standar kompetensi dan tersertifikasi.

Ia mengecam Pemrov Maluku yang membiarkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Passo – Ambon terbengkalai tanpa diurus dan akhirnya pengelolaannya dikembalikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sementara Kemenaker sendiri tidak tahu harus berbuat apa dengan BLK tersebut.

“Sebagai contoh, dengan adanya pembagian saham 10% kepada Pemprov Maluku dari eksploitasi gas alam abadi di Blok Masela, maka dividen dari saham tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan SDM Maluku. Pengelolaannya harus transparan, terarah dan terukur untuk kesejahteraan rakyat Maluku. DPRD maupun semua pihak terkait, termasuk masyarakat madani harus mengawasinya”, tandasnya.

Ia mengingatkan, kalau Pemprov Maluku tutup mata, perikanan Maluku akan dikuasai kembali oleh pelaut asing dan perusahaan-perusahaan asing yang selama ini banyak terlibat dalam illegal fishing maupun human trafficking.

Dalam era MEA ini, dia mengakui bakal terjadi pergerakan bebas manusia di antara negara-negara ASEAN. Namun pemerintah harus lebih ketat dalam perizinan pengerjaan tenaga asing, khususnya pelaut, untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi para pelaut lokal pemilik sah kekayaan alam Maluku, termasuk mencegah terulangnya kasus Benjina yang telah mempermalukan Indonesia di mata dunia.

Sumber: Berita satu

Leave a Reply