Program-Poros-Maritim

Program Poros Maritim dan Tol Laut Harus Masuk GBHN

1422792500Jakarta – Prinsip-prinsip pembangunan nasional jangka panjang perlu dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga arah pembangunan menjadi jelas, konsisten, dan tidak berubah hanya berdasarkan selera pejabat yang sedang berkuasa.
Kita sangat mendukung usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menegaskan perlunya Indonesia memiliki GBHN kembali,kata Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI). Capten Hasudungan Tambunan di Jakarta, Selasa (12/1).

Penegasannya itu terkait pernyataan Megawati dalam pidato politiknya di Rakernas PDIP bahwa konsep pembangunan nasional jangka panjang harus dirumuskan dalam GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai opsinya, MPR harus segera mengamandemen UUD 1945.

Dalam hal ini, Hasudungan mengatakan, 9 agenda prioritas program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut “Nawa Cita”, yang salah satunya program unggulannya adalah ingin menjadikan Indonesai sebagai Negara Maritim yang kuat dan sebagai Poros Maritim Dunia, termasuk pengembangan program Tol Laut untuk kelancaran distribusi barang ke seluruh penjuru Nusantara, seharusnya menjadi bagian utama dari rancangan GBHN yang digagas Ketua Umum PDIP.
Terkait soal ini, KPI mengharapkan agar Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang telah ditetapkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Menurut Hasudungan, inti dari Inpres 5/2005 adalah pengembangan armada niaga nasional disertai dengan penerapan prinsip cabotage, yakni angkutan lokal wajib dimuat oleh kapal dalam negeri.

Hal ini terbukti cukup berhasil yaitu armada kapal niaga Indonesia bertumbuh secara signifikan sebesar 132,8% atau sekitar 15.000 unit dalam 10 tahun terakhir sejak 2005 sampai 2015, dari sebelumnya tercatat hanya 6 ribuan unit kapal.

Artinya, selain banyak menyerap pelaut untuk mengawaki kapal-kapal tersebut, arus distribusi barang dan orang ke berbagai daerah di Indonesia juga meningkat. “Ini merupakan bagian dari proram tol laut yang harus terus dipacu perkembangannya,” tegasnya.

Namun demikian ia mengingatkan, dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berarti juga akan terjadi pergerakan bebas tenaga kerja di kawasan ASEAN. Oleh sebab itu penerapan prinsip cabotage untuk armada niaga nasional harus juga dibarengi dengan perlindungan lapangan pekerjaan dan perbaikan kesejahteraan terhadap pelaut Indonesia.

Terutama menyangkut kewajiban pengerjaan pelaut Indonesia di kapal-kapal berbendera Indonesia, sebagaimana beberapa kali disebutkan dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran, antara lain Pasal 8 ayat (1), Pasap 9 ayat (7b), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2), yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa kapal berbendera Indonesia harus diawaki oleh pelaut warga negara Indonesia.
“Dengan demikian amanat Undang-undang Pelayaran ini wajib dilaksanakan tanpa toleransi apapun,” tandas Hasudungan yang didampingi Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselanno.

Sumber : beritasatu.com

Leave a Reply